Desa Anturan

Musdesus Desa Anturan Tetapkan KPM BLT DD 2026 dan Perbarui Data Desil PBI serta Bansos

Anturan, 27 Februari 2026 – Pemerintah Desa Anturan menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada Jumat (27/2/2026) bertempat di Balai Desa Anturan. Agenda utama musyawarah ini adalah penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 serta pemutakhiran/pembaruan data desil Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan data bantuan sosial (bansos) desa.

Musdesus dipimpin langsung oleh Perbekel Desa Anturan dan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, pendamping desa, perwakilan tokoh masyarakat, kader, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam menentukan penerima bantuan agar tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Perbekel Desa Anturan menyampaikan bahwa penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026 mengacu pada regulasi yang berlaku serta hasil verifikasi dan validasi data di tingkat dusun. “Kami memastikan bahwa proses penetapan dilakukan secara terbuka, melalui musyawarah, dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Pada forum tersebut, peserta musyawarah bersama-sama mencermati dan membahas daftar calon penerima BLT-DD Tahun 2026. Setelah melalui proses diskusi dan penyepakatan, ditetapkan sejumlah KPM yang dinilai memenuhi kriteria, seperti keluarga miskin ekstrem, warga lanjut usia kurang mampu, serta masyarakat rentan yang belum menerima bantuan sosial lainnya.

Selain penetapan KPM BLT-DD, Musdesus juga membahas pemutakhiran data desil PBI dan data bansos lainnya. Pembaruan ini dilakukan guna menyesuaikan kondisi riil masyarakat terkini, mengingat adanya perubahan kondisi sosial ekonomi warga. Data yang telah diperbarui nantinya akan menjadi dasar dalam pengusulan maupun sinkronisasi program bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah.

Ketua BPD Desa Anturan dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan informasi yang akurat. “Validitas data sangat menentukan keadilan dalam penyaluran bantuan. Karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal proses ini,” ungkapnya.

Musdesus ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk legalitas hasil keputusan bersama. Pemerintah Desa Anturan berharap hasil musyawarah ini dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada tahun 2026.